Kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, diartikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum guna menjalani kehidupan yang layak. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana seseorang berada di bawah standar garis kemiskinan, baik untuk kebutuhan makanan maupun non-makanan. Secara umum, kemiskinan mengacu pada ketidakmampuan individu atau kelompok secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai standar tertentu. Masalah ini mencakup berbagai aspek kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Sebagai isu yang kompleks dan multidimensi, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Meskipun Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial dan ekonomi tetap menjadi persoalan. Beberapa penyebab kesenjangan ini meliputi rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, minimnya peluang kerja, serta ketimpangan pembangunan antar daerah.
Relokasi Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Pemindahan ini diharapkan dapat mendorong kemajuan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pembangunan infrastruktur, sehingga mengurangi disparitas antara wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Pembangunan infrastruktur di IKN juga diharapkan mampu menciptakan banyak peluang kerja baru. Selain itu, keberadaan IKN di Kalimantan Timur diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi. Proyek ini juga diantisipasi akan membawa dampak positif pada pengembangan infrastruktur di wilayah sekitarnya, yang sekaligus akan mempermudah akses bagi masyarakat lokal.
Gambar 1 Peta Persebaran IPM dan Garis Kemiskinan di Kalimantan
Gambar 1(a) memperlihatkan distribusi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota di Kalimantan. Seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur ditandai dengan warna biru, yang mengindikasikan bahwa pembangunan manusianya lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain. Sebaliknya, sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan memiliki warna biru muda, yang menunjukkan bahwa nilai IPM di wilayah tersebut masih di bawah 70,75. Sementara itu, Gambar 1(b) menggambarkan garis kemiskinan di setiap kabupaten/kota di Kalimantan. Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur berwarna coklat tua, menandakan garis kemiskinan yang tinggi, di mana penduduknya membutuhkan biaya hidup lebih dari Rp 640.000 per bulan untuk memenuhi kebutuhan layak. Di sisi lain, kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat ditandai dengan warna coklat muda, yang menunjukkan garis kemiskinan rendah. Sebagian besar kabupaten di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan memiliki warna coklat, yang merepresentasikan garis kemiskinan dalam kategori sedang.
Gambar 2. Kluster Kabupaten/Kota di Kalimantan Berdasarkan Indikator Kemiskinan
Berdasarkan tabel dibawah, dengan mengelompokkan kabupaten/kota di Kalimantan dengan 4 centroid, kelompok 1 terdiri dari 12 kabupaten/kota, kelompok 1 terdiri dari 20 kabupaten/kota, kelompok 3 terdiri dari 8 kabupaten/kota dan kelompok 4 terdiri dari 16 kabupaten/kota. Sementara itu, jika melihat per provinsi. Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur hanya masuk dalam cluster 1 dan 4 dengan proporsi: 70% masuk dalam cluster 1 dan 30% masuk dalam cluster 4. Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara masuk dalam cluster 1 (40%), cluster 2 (40%) dan cluster 3 (20%). Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan masuk dalam cluster 1 (15%), cluster 2 (54%), cluster 3 (8%), dan cluster 4 (23%). Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam cluster 1 (7%), cluster 2 (29%), cluster 3 (43%) dan cluster 4 (21%). Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah yang masuk klaster 1 (50%) dan klaster 4 (50%).
Dampak dan Rekomendasi
Kemiskinan yang tinggi di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam penyebaran pembangunan manusia dan pengurangan garis kemiskinan. Wilayah dengan garis kemiskinan rendah, seperti Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, masih membutuhkan penguatan di sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan IPM. Program yang meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan harus diperluas ke wilayah dengan IPM rendah, khususnya kabupaten/kota yang berada dalam klaster 2 dan 3.
Relokasi IKN ke Kalimantan Timur berpotensi menciptakan peluang kerja baru, mendorong investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, wilayah lain di Kalimantan berisiko tertinggal jika tidak mendapat manfaat serupa dari proyek ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa dampak ekonomi dan infrastruktur dari proyek IKN juga dirasakan oleh wilayah di luar Kalimantan Timur, dengan memperluas program pelatihan kerja dan investasi ke daerah lain.
Pembangunan di sekitar IKN meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas, tetapi disparitas antar wilayah tetap menjadi tantangan karena hanya sebagian daerah yang mendapat perhatian pembangunan intensif. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih harus menjadi prioritas di daerah dengan garis kemiskinan sedang dan tinggi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah
Pembagian klaster menunjukkan Kalimantan Timur memiliki proporsi pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan provinsi lain, tetapi kabupaten/kota di klaster 2 dan 3 membutuhkan perhatian lebih untuk mengejar ketertinggalan. Kebijakan pembangunan berbasis klaster harus diterapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap kelompok. Wilayah dengan garis kemiskinan tinggi memerlukan bantuan ekonomi langsung, sementara wilayah dengan IPM rendah memerlukan program jangka panjang untuk penguatan pendidikan dan kesehatan. Kolaborasi antara provinsi dan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan pembangunan manusia di seluruh wilayah Kalimantan
Penelitian diharapakan dapat membantu memberikan gambaran terkait penanggulanan kemiskinan di Kalimantan Timur bedasarkan hasil pengelompokkan kabupaten/kota di Kalimantan. Penelitian ini termasuk dalam fokus riset Smart City dengan tema Smart Ekonomy-Kesejahteraan Rakyat dan masuk skema penelitian Riset Pendukung IKN.