.jpg)
Balikpapan — Institut Teknologi Kalimantan (ITK) tengah melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dan integritas kelembagaan melalui penelitian bertajuk “Implementasi Fraud Control Plan (FCP) di Institut Teknologi Kalimantan.” Penelitian yang didanai LPPM ITK tahun 2025 ini dipimpin oleh Taufik Hidayat bersama tim lintas jurusan, dengan fokus pada pembangunan kerangka pencegahan dan pengendalian kecurangan yang komprehensif.
Urgensi penelitian ini berangkat dari hasil Sosialisasi dan Diagnostic Assessment Fraud Control Plan oleh BPKP Kalimantan Timur pada 2024. Laporan tersebut dengan tegas menunjukkan bahwa ITK belum memiliki kebijakan anti-kecurangan, struktur SPI bersifat ad hoc, dan belum mengembangkan strategi pengendalian fraud yang formal. Kondisi ini menciptakan kerentanan pada proses seperti perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, maupun hibah.
BPKP menekankan bahwa ketiadaan kebijakan dan struktur anti-kecurangan membuat organisasi kesulitan mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, mekanisme seperti Whistleblowing System, deteksi proaktif, investigasi, dan tindakan korektif belum terbangun secara sistematis. BPKP merekomendasikan setidaknya 10 Area Penguatan Pengendalian Kecurangan (APPK) sebagai fondasi awal yang perlu segera dibangun ITK.
Temuan Penelitian: Risiko Fraud Tinggi dan Kelemahan Tata Kelola Fundamental
Melalui serangkaian studi literatur, telaah regulasi, Focus Group Discussion (FGD), dan analisis kualitatif, penelitian ini mengonfirmasi temuan BPKP bahwa ITK menghadapi risiko fraud dari berbagai sisi. Menggunakan pendekatan Fraud Triangle, penelitian memetakan tiga sumber utama penyebab kecurangan:
1. Tekanan — beban kinerja tinggi, keterbatasan SDM, dan tuntutan administratif.
2. Kesempatan — tidak adanya pemisahan fungsi yang kuat, SOP belum baku, dan lemahnya pengawasan internal.
3. Rasionalisasi — belum adanya standar perilaku dan kode etik yang menuntun pegawai.
Penelitian juga mengidentifikasi aktivitas yang paling rawan fraud sebagaimana ditunjukkan BPKP, termasuk manipulasi data anggaran, markup pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan BMN, hingga kolusi pada proses pengadaan barang/jasa.
10 Area Penguatan yang Menjadi Fondasi Sistem FCP di ITK
Mengacu pada rekomendasi BPKP dan riset internal, penelitian merangkum kebutuhan 10 APPK ITK yang saling terintegrasi. Mulai dari:
Seluruh area ini telah dituangkan dalam bentuk matriks implementasi dan rekomendasi langkah cepat (quick win).
Roadmap Implementasi 2025–2027: Mulai dari Kebijakan hingga Budaya Integritas
Penelitian ini menghasilkan rancangan implementasi tiga tahap:
Tahap Fondasi Regulasi (2025)
Difokuskan pada pembuatan dokumen dasar:
Tahap ini ditargetkan menjadi *quick wins* yang membangun kesadaran integritas sejak dini.
2. Tahap Penguatan Sistem & Digitalisasi (2026)
Mencakup implementasi:
3. Tahap Pembangunan Budaya Integritas (2027)
Difokuskan pada:
Dampak Penelitian: Fondasi Baru Tata Kelola ITK
Penelitian ini menegaskan bahwa ITK memiliki peluang besar membangun sistem pengendalian kecurangan yang setara dengan perguruan tinggi besar lainnya. Pemanfaatan temuan BPKP serta adaptasi dari Piagam Audit Internal kampus lain (misalnya Institut Teknologi Sepuluh Nopember) menjadi penopang penting untuk memperkuat independensi SPI dan profesionalisme pengawasan.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti penyisipan pernyataan anti-gratifikasi dan penguatan dokumen dasar. Meskipun kecil, tindakan ini menciptakan sinyal budaya integritas yang berpengaruh langsung pada perilaku organisasi.
Penelitian telah menghasilkan draft awal kebijakan, dan serta telah disubmit untuk publikasi di jurnal Sinta 3 sesuai mandat luaran penelitian.
Anggota Tim :
Budiani Fitria Endrawati, STP., M.T.
Raftonado Situmorang, S.T., M.T.
Penelitian Implementasi Fraud Control Plan di Institut Teknologi Kalimantan memberikan manfaat penting bagi penguatan tata kelola kampus. Secara praktis, penelitian ini menyediakan rekomendasi siap pakai berupa kebijakan anti-kecurangan, piagam SPI, SOP pengendalian fraud, serta peta risiko yang membantu ITK mencegah dan mendeteksi penyimpangan sejak dini. Penelitian ini juga memperkuat peran dan independensi SPI dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai regulasi, sekaligus membantu pimpinan memenuhi standar tata kelola yang ditetapkan kementerian. Dari sisi budaya organisasi, penelitian ini mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih transparan, aman, dan berintegritas melalui pengembangan standar perilaku, kanal pelaporan yang terlindungi, serta edukasi etika bagi pegawai. Selain itu, hasil penelitian berkontribusi pada pengembangan ilmu pengendalian kecurangan di perguruan tinggi dan dapat menjadi model bagi perguruan tinggi lain. Secara keseluruhan, penelitian ini memberi fondasi komprehensif bagi ITK untuk membangun sistem pengendalian fraud yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.