.png)
Digitalisasi layanan publik terus berkembang, termasuk dalam sektor perpajakan. Salah satu inovasi yang kini menjadi sorotan adalah Coretax, sebuah sistem administrasi pajak digital yang dirancang DJP untuk menyederhanakan proses pelaporan, pembayaran, dan monitoring pajak perusahaan. Namun, pertanyaan pentingnya adalah: apakah sistem ini sudah mudah digunakan dan diterima oleh para wajib pajak perusahaan?
Tim peneliti dari Program Studi Bisnis Digital ITK melakukan studi berskala nasional dengan melibatkan 136 perusahaan pengguna Coretax. Penelitian ini menjadi salah satu studi awal yang mengevaluasi tingkat penerimaan teknologi perpajakan digital dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM), model yang menilai kemudahan, manfaat, hingga niat pengguna dalam menggunakan teknologi (Gambar 1).
Dari hasil survei, mayoritas responden menilai bahwa Coretax memberikan manfaat besar dalam efisiensi kerja, terutama dalam hal kecepatan pelaporan dan pengurangan proses manual (Gambar 2). Nilai persepsi manfaat ini tercatat sebagai faktor paling kuat yang mendorong pengguna tetap memakai sistem ini secara berkelanjutan.
Kemudahan penggunaan juga dinilai cukup baik. Antarmuka yang sudah lebih terstruktur membantu pengguna memahami alur pelaporan pajak. Namun, penelitian ini menemukan beberapa tantangan nyata, misalnya:
- kendala koneksi internet,
- ketidakstabilan sistem di jam sibuk,
- keterbatasan panduan teknis untuk pengguna baru
Hambatan-hambatan tersebut terbukti menurunkan kemudahan penggunaan dan niat pengguna, terutama pada perusahaan yang belum sepenuhnya terbiasa dengan sistem digital.
Penelitian menunjukkan bahwa pengguna tidak serta-merta menggunakan sistem hanya karena mudah dan bermanfaat. Mereka tetap membutuhkan niat dan keyakinan bahwa sistem tersebut dapat membantu pekerjaan mereka. Faktor behavioral intention ini bahkan menjadi jembatan penting antara persepsi kognitif pengguna dan perilaku penggunaan aktual. Dengan kata lain:
“Semakin yakin pengguna bahwa Coretax bermanfaat dan mudah, semakin besar niat mereka untuk terus menggunakannya, dan pada akhirnya sistem benar-benar dipakai dalam aktivitas harian.”
Hasil penelitian memberikan rekomendasi strategis bagi DJP, di antaranya:
1. Meningkatkan stabilitas sistem dan memperkuat infrastruktur digital di jam-jam sibuk.
2. Memperluas layanan bantuan pengguna, termasuk tutorial interaktif dan dukungan teknis cepat.
3. Menyederhanakan antarmuka sistem agar ramah bagi wajib pajak baru dan non-teknis.
4. Mengadakan pelatihan rutin bagi perusahaan terkait penggunaan modul-modul Coretax.
Upaya tersebut dipandang penting untuk memastikan transformasi digital perpajakan tidak hanya terjadi di sisi kebijakan, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh pengguna di lapangan.
Tim peneliti merencanakan studi lanjutan untuk menguji model penerimaan ini di berbagai sektor industri dan wilayah Indonesia. Hal ini penting agar DJP memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan bisa merancang kebijakan digital berbasis bukti. Temuan ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pengembangan sistem administrasi digital pemerintah lainnya.
Anggota Tim :
1. Deli Yansyah, S.E., M.Acc.
2. Agung Prabowo, S.E., M.M.
1. Memberikan gambaran nyata tentang bagaimana perusahaan di Indonesia menerima dan menggunakan sistem Coretax dalam aktivitas administrasi perpajakan.
2. Menjadi masukan strategis bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kualitas layanan digital, khususnya terkait pengalaman pengguna dan keandalan sistem.
3. Menjadi referensi akademik dan praktis bagi pengembangan riset terkait transformasi digital layanan publik.
4. Menjadi dasar penguatan tata kelola perpajakan modern berbasis user experience.