1. Latar belakang
Pertumbuhan penduduk Balikpapan yang dipicu peran sebagai kota penyangga IKN meningkatkan kebutuhan lahan dan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Backlog perumahan naik tajam dari 33.489 unit (2016) menjadi 92.556 unit (2020), sementara harga tanah yang tinggi di pusat kota menurunkan keterjangkauan rumah bagi MBR. Kecamatan Balikpapan Utara ditetapkan dalam RTRW sebagai kawasan permukiman dengan ketersediaan lahan relatif luas dan harga tanah lebih terjangkau sehingga berpotensi untuk pengembangan perumahan MBR. Penentuan lokasi menuntut evaluasi multikriteria mencakup kesesuaian tata ruang, legalitas lahan, aksesibilitas, infrastruktur dasar, harga tanah, kemiringan lereng, dan risiko bencana untuk mendukung permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan.
2. Metode
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan integrasi Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Data primer diperoleh melalui kuesioner perbandingan berpasangan kepada delapan responden (Bappeda, Dinas Perumahan dan Permukiman, PU, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, ATR/BPN, dan tiga pengembang perumahan bersubsidi). Data sekunder meliputi peta zonasi harga tanah dan status lahan ATR/BPN, peta bahaya banjir BPBD, serta data statistik Balikpapan. Bobot kriteria dihitung dengan AHP, kemudian diintegrasikan dalam analisis spasial menggunakan metode Weighted Linear Combination (WLC) di ArcGIS untuk menghasilkan peta kesesuaian lokasi perumahan MBR.
3. Hasil
AHP menunjukkan tiga variabel paling dominan: status kepemilikan/legalitas lahan (bobot 0,353), kesesuaian dengan pola ruang RTRW (0,249), dan kawasan bebas bencana (0,116). Variabel lain seperti kemiringan lereng, jarak ke pusat kota, aksesibilitas ke fasilitas umum dan utilitas, harga tanah, serta akses ke jalan utama memiliki bobot sedang hingga rendah. Analisis WLC dan overlay menghasilkan lima kelas kesesuaian: tidak potensial, kurang potensial, potensial, cukup potensial, dan sangat potensial. Di Balikpapan Utara, kelas sangat potensial dan cukup potensial mencakup lebih dari separuh wilayah, dengan konsentrasi utama di bagian tengah hingga utara kecamatan, yang didominasi lahan berstatus legal dan sesuai RTRW.
4. Dampak
Temuan menegaskan bahwa faktor kelembagaan dan regulasi (legalitas lahan dan kesesuaian tata ruang) lebih menentukan dibanding semata faktor fisik atau ekonomi dalam penentuan lokasi perumahan MBR. Peta kesesuaian yang dihasilkan memberikan dasar teknis bagi pemerintah daerah dan pengembang untuk mengarahkan investasi perumahan MBR ke zona yang aman bencana, legal, dan terjangkau. Hasil ini berkontribusi pada pengurangan backlog, peningkatan kualitas hunian MBR, serta mendukung perencanaan spasial yang berkelanjutan di Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Pendekatan MCA–AHP–SIG juga dapat direplikasi untuk pengambilan keputusan lokasi perumahan terjangkau di wilayah lain.
Anggota :
Ir. Oryza Lhara Sari, S.T., M.T
Penelitian ini membantu mengatasi backlog dan keterbatasan akses rumah layak bagi MBR dengan menyediakan peta zona prioritas lokasi perumahan yang aman bencana, legal, dan sesuai RTRW. Dengan begitu, pemerintah dan pengembang bisa langsung mengarahkan pembangunan ke lahan yang paling potensial dan mengurangi risiko salah lokasi. Pendekatan ini membuat program perumahan lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi nyata terhadap penurunan backlog dan peningkatan kualitas hunian MBR di Balikpapan