Kecamatan Balikpapan Utara merupakan salah satu kawasan yang dirancang sebagai sub pusat kota kedua di Balikpapan, dengan 36% wilayahnya dialokasikan sebagai zona perumahan. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan populasi, di mana 72,5% masyarakat berada pada usia produktif dan mulai membutuhkan hunian yang layak. Meskipun demikian, kebutuhan perumahan di wilayah ini menghadapi tantangan akibat perbedaan prioritas antara preferensi masyarakat dan persepsi stakeholder. Penelitian ini mengungkap bahwa masyarakat lebih memprioritaskan ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas, serta kenyamanan lingkungan, sedangkan stakeholder lebih menekankan pada pembiayaan dan desain kualitas rumah.
Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan analisis deskriptif komparatif digunakan untuk menganalisis perbedaan ini. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah sebagai stakeholder cenderung memprioritaskan ketersediaan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebaliknya, pengembang perumahan subsidi menempatkan pembiayaan sebagai prioritas utama untuk memastikan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembang komersial, di sisi lain, fokus pada desain dan kualitas rumah untuk menarik kalangan menengah ke atas. Preferensi masyarakat, di sisi lain, lebih menitikberatkan pada elemen yang mendukung kehidupan sehari-hari seperti aksesibilitas dan kenyamanan lingkungan.
Perbedaan ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam penyediaan perumahan di Balikpapan Utara. Stakeholder perlu memahami prioritas masyarakat untuk menyediakan perumahan yang tidak hanya terjangkau tetapi juga memenuhi harapan mereka. Misalnya, aksesibilitas terhadap sarana transportasi dan fasilitas umum menjadi faktor penting bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih berkembang. Demikian pula, penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan hidup.
Dengan adanya sinkronisasi antara preferensi masyarakat dan persepsi stakeholder, pembangunan kawasan perumahan di Balikpapan Utara dapat mendukung rencana pengembangan wilayah sebagai pusat kota kedua. Selain itu, pendekatan ini juga akan membantu mengurangi backlog perumahan yang terus meningkat akibat pertumbuhan populasi. Langkah strategis ini tidak hanya akan menciptakan hunian yang layak tetapi juga memperkuat peran Balikpapan Utara sebagai bagian dari pusat ekonomi dan hunian di masa depan.
1. Mengidentifikasi preferensi Masyarakat dan persepsi stakeholder dalam penyediaan perumahan di Balikpapan
2. Memberi arahan sinkronisasi penyediaan perumahan untuk mengurangi backlog perumahan di Balikpapan