Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) masyarakat terhadap tarif air bersih yang diberlakukan oleh PDAM Danum Taka, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Analisis ATP dan WTP merupakan pendekatan penting dalam evaluasi kebijakan tarif pelayanan publik, khususnya air bersih, karena tidak hanya mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat, tetapi juga preferensi, persepsi, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi keputusan membayar (Whittington et al., 1991; Fauzi, 2014).
Secara ekonomi, masyarakat memiliki ATP yang relatif namun WTP masyarakat tergolong rendah,. Rendahnya WTP dipengaruhi oleh ketergantungan masyarakat pada layanan PAMSIMAS, persepsi bahwa tarif PDAM relatif mahal, serta faktor sosial dan budaya berupa kebiasaan menggunakan sumber air non-PDAM. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan tarif air bersih tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi, preferensi, dan pola konsumsi masyarakat.
Tim Peneliti:
1. Elin Diyah Syafitri, S.T., M.Sc. (PWK/JTSP/FPB)
2. Ir. Riyan Benny Sukmara, S.T., M.T. (Teknik Sipil/JTSP/FPB)
3. Ir. Rahmat Aris Pratomo, S.T., M.T., M.Sc., IPM (PWK/JTSP/FPB)
1. Manfaat Akademis
Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi sumber daya air dan ekonomi publik, khususnya dalam memahami perbedaan konseptual dan empiris antara Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) pada layanan air bersih. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kebijakan tarif air minum, terutama di wilayah penyangga kawasan strategis nasional seperti IKN Nusantara (Fauzi, 2014; Arbués et al., 2010).
2. Manfaat Praktis
Bagi PDAM Danum Taka, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam perumusan struktur tarif air bersih yang lebih adaptif dan berkeadilan. Temuan mengenai rendahnya WTP meskipun ATP relatif tinggi menunjukkan perlunya strategi non-tarif, seperti peningkatan kualitas pelayanan, keandalan distribusi, dan perbaikan citra layanan PDAM, sebagaimana disarankan oleh Whittington et al. (2002).
3. Manfaat Kebijakan
Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan tarif air bersih, pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran, serta integrasi kebijakan PDAM dengan program PAMSIMAS. Selain itu, penelitian ini mendukung perumusan kebijakan air bersih yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah penyangga IKN yang mengalami dinamika pembangunan dan perubahan sosial yang cepat (OECD, 2015).
4. Manfaat Sosial
Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku dan preferensi masyarakat dalam penggunaan air bersih. Informasi tersebut dapat digunakan untuk merancang program sosialisasi dan edukasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya layanan air bersih yang aman, berkelanjutan, dan terkelola secara profesional oleh PDAM (Griffin, 2006)