Smart City merupakan sebuah konsep yang ingin direalisasikan oleh berbagai negara untuk mengikuti perkembangan teknologi. smart city adalah sebuah langkah yang hebat dalam memajukan kota dalam suatu negara dengan basis teknologi informasidan komunikasi (TIK) (Hasibuan & Sulaiman, 2019). Dalam konsep smart city yang ada di Indonesia yaitu menyesuaikan visi misi dari daerah kota atau kabupaten masing-masing dan akan diimplementasikan oleh instansi yang terlibat. Salah satu instansi pemerintahan daerah yang dibentuk atas dasar Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERKIM). Tugas dan misi yang dijalankan oleh Bidang Perumahan DISPERKIM berhubungan erat dengan perumahan di Balikpapan seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Perwali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan.
Pemberian layanan konsultasi dan rekomendasi perumahan dibuat agar memudahkan seluruh golongan masyarakat dalam mendapatkan perumahan yang layak untuk dihuni, terutama untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mandiri dalam menaikkan kualitas perumahan hingga masyarakat mendapatkan kehidupan dengan perumahan yang layak dihuni serta lingkungan yang aman dan sehat (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2011). Berdasarkan pelayanan konsultasi tersebut, terdapat beberapa permasalahan, seperti keterbatasan ruang dan waktu yang dimiliki masyarakat dan pegawai bidang perumahan DISPERKIM, kemudian masyarakat harus datang ke kantor DISPERKIM yang memerlukan waktu perjalanan yang lama bahkan terkadang masyarakat terpaksa menunda konsultasi tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang menjalankan proses pelayanan konsultasi dan rekomendasi perumahan. Selanjutnya, untuk melihat 1 perumahan, masyarakat harus melihat ke lokasi perumahan secara langsung dikarenakan sedikitnya foto mengenai perumahan yang tersedia. Kemudian, ruangan penataan arsip dokumen site plan belum optimal sehingga butuh waktu seharian bagi pegawai untuk mencari arsip dokumen site plan tersebut, dan informasi mengenai perumahan jenis MBR dan jenis Komersil belum tersampaikan kepada masyarakat secara maksimal. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan teknologi yang belum optimal pada DISPERKIM kota Balikpapan hanya bergantung pada website resmi DISPERKIM dan juga tidak ada sistem informasi yang berisi informasi perumahan secara detail serta sistem yang dapat memberikan pelayanan konsultasi (Mulyono, 2021).
Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu membangun sebuah sistem yang dapan menjadi layanan digital kepada masyarakat dalam informasi perumahan maupun pemukiman yang legal dan layak untuk dihuni. Diharapkan dengan adanya penelitian untuk pengembangan LHA, menjadikan penguatan Smart Governance pada ruang lingkup Ibu Kota Negara (IKN) Baru dan dapat membantu Instansi Pemerintahan tepatnya bidang perumahan untuk melayani konsultasi terkait perumahan dilingkungan IKN agar lebih efisien dan lebih efektif, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih optimal dan dapat meningkatkan pelayanan konsultasi kepada masyarakat masyarakat yang ingin mencari perumahan yang berstatus layak dan legal.
1. Membantu kota Balikpapan dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat kota Balikpapan.
2. Membantu meningkatkan efisiensi proses pencarian informasi mengenai perumahan yang ada di Balikpapan.
3. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mempunyai keterbatasan ruang dan waktu untuk melakukan konsultasi.